Surabaya sering diingat sebagai pelabuhan, kota perdagangan, pusat industri, dan tempat keberanian politik. Sekolah-sekolahnya termasuk dalam sejarah perkotaan yang sama. Pendidikan di Surabaya tidak pernah hanya menyangkut ruang kelas. Ia juga berkaitan dengan migrasi, pekerjaan, bahasa, status, dan pertanyaan tentang siapa yang boleh masuk ke dalam kota modern.
Karena itu, perbandingan antara pendidikan kolonial dan modern di Surabaya memperlihatkan perubahan sekaligus kesinambungan. Kota ini bergerak dari sistem sekolah yang dirancang dalam hierarki kolonial Belanda menuju sistem nasional yang secara resmi menjanjikan akses lebih luas. Namun beberapa pertanyaan lama masih dapat dikenali: keluarga mana yang dapat mengubah pendidikan menjadi mobilitas, bahasa mana yang membawa gengsi, dan bagaimana sekolah menyiapkan kaum muda untuk ekonomi yang berubah.
Surabaya sebagai Kota Sekolah Kolonial
Pada masa pemerintahan Belanda, pentingnya Surabaya sebagai pelabuhan dan pusat niaga membuatnya menjadi tempat yang logis bagi sekolah formal. Penelitian tentang pendidikan di Surabaya tahun 1901 hingga 1942 mencatat bahwa sekolah kolonial didirikan antara lain karena kota ini berada dalam jaringan pelabuhan besar dan wilayah perkebunan. Keluarga Belanda di Surabaya juga membutuhkan sekolah setempat, sebab mengirim anak ke Batavia memerlukan biaya dan jarak yang tidak selalu praktis.
Latar ini penting. Surabaya bukan kota provinsi yang sunyi tempat pendidikan datang sebagai proyek amal semata. Ia adalah kota kolonial yang bekerja, terhubung dengan perdagangan, administrasi, kebutuhan militer, dan tenaga teknis. Sekolah membantu mereproduksi tatanan itu. Sekolah melatih juru tulis, teknisi, guru, dan pegawai rendahan, sambil mempertahankan perbedaan antara orang Eropa, Indo-Eropa, komunitas Tionghoa, keluarga priyayi, dan anak-anak pribumi yang aksesnya tetap terbatas.
Politik Etis dan Pembukaan yang Selektif
Awal abad kedua puluh membawa Politik Etis Belanda, sebuah program reformasi yang mengklaim hendak meningkatkan kesejahteraan di Hindia Belanda melalui pendidikan, pertanian, dan perubahan administrasi. Britannica menggambarkan kebijakan ini sebagai tanggapan terhadap kritik bahwa Belanda telah mengambil keuntungan dari kerja rakyat Indonesia dan memiliki "utang kehormatan" kepada subjek kolonial. Pendidikan menjadi salah satu bidang simbolis tempat utang itu seharusnya dibayar.
Di Surabaya, hal ini tidak berarti sekolah yang setara. Kajian lokal yang sama menekankan bahwa pendidikan kolonial pada awalnya melayani anak-anak Belanda dan keluarga bangsawan atau elite. Setelah Politik Etis, sebagian anak pribumi dapat masuk ke sekolah Belanda, tetapi syarat yang berkaitan dengan keturunan, pendapatan orang tua, dan pendidikan orang tua tetap membentuk penerimaan. Pintunya terbuka, tetapi terbuka sempit. Hasilnya adalah kelompok terdidik kecil, bukan sistem sekolah demokratis massal.
Bahasa, Pangkat, dan Makna Akses
Salah satu perbedaan paling jelas antara pendidikan kolonial dan modern terletak pada peran bahasa. Dalam sekolah kolonial, pendidikan berbahasa Belanda membawa gengsi administratif dan sosial. Bahasa itu dapat menghubungkan murid dengan pekerjaan pemerintahan, jalur profesional, dan kehidupan kota modern. Pada saat yang sama, ia menandai jarak dari banyak komunitas lokal. Bahasa bukan sekadar medium pengajaran; ia adalah saringan yang memilah murid menurut kelas, keturunan, dan kedekatan budaya dengan kekuasaan kolonial.
Surabaya modern tidak lagi menempatkan bahasa Belanda sebagai bahasa kemajuan resmi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional pendidikan publik, sementara bahasa Inggris sering berfungsi sebagai bahasa tambahan untuk aspirasi, teknologi, dan kerja global. Hierarkinya berubah, tetapi masalah budayanya tidak hilang. Keluarga masih mengetahui bahwa kemampuan bahasa dapat membuka pintu. Karena itu, museum sebaiknya memperlakukan bahasa dalam pendidikan sebagai objek sejarah tersendiri: alat inklusi, eksklusi, ingatan, dan mobilitas.
Dari Administrasi Kolonial ke Kewargaan Nasional
Sekolah kolonial menyiapkan sejumlah murid terbatas untuk peran di dalam tatanan kolonial. Bahkan ketika menghasilkan lulusan yang cakap, cakrawala politiknya tetap sempit. Sistem itu tidak bertujuan menciptakan warga negara yang setara dari sebuah bangsa merdeka. Ia bertujuan menghasilkan perantara yang berguna, pekerja yang disiplin, dan elite terdidik kecil yang dapat melayani kebutuhan administrasi, perdagangan, dan teknis.
Pendidikan modern di Surabaya secara resmi berakar pada kerangka hukum dan moral yang berbeda. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai proyek nasional yang mencakup hak, kewajiban, jenjang, jenis sekolah, kurikulum, standar, pendidik, sarana, evaluasi, dan tanggung jawab publik. Kerangka itu tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan, tetapi mengubah makna resmi sekolah. Murid bukan subjek kolonial yang diterima sebagai pengecualian; mereka adalah anggota republik yang pendidikannya menjadi bagian dari pembangunan nasional.
Apa yang Berubah di Ruang Kelas
Ruang kelas itu sendiri berubah dalam banyak bentuk yang terlihat. Sekolah kolonial terkait dengan jalur terpisah, kategori rasial, dan kesempatan yang terbatas. Buku pelajaran dan pelajaran sering mencerminkan otoritas Belanda serta gagasan kemajuan yang berpusat pada Eropa. Nilai resmi, sertifikat, dan gedung sekolah memperkenalkan disiplin baru tentang waktu, ujian, dan pencatatan birokratis ke dalam kota.
Ruang kelas modern di Surabaya menjadi bagian dari lanskap pendidikan yang jauh lebih luas: sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah keagamaan, program kejuruan, universitas, pusat bimbingan belajar, dan ruang belajar digital. Kurikulumnya bersifat nasional, bukan kolonial, dan murid yang dibayangkan adalah orang Indonesia. Namun ruang kelas masih membawa energi praktis kota ini. Identitas Surabaya sebagai tempat perdagangan, teknologi, logistik, dan kerja jasa terus membentuk alasan keluarga menghargai pendidikan dan jenis keterampilan yang dianggap mendesak.
Apa yang Bertahan Setelah Kemerdekaan
Kesinambungan terpenting bukanlah satu lembaga, melainkan sebuah harapan sosial. Baik di Surabaya kolonial maupun modern, sekolah dikaitkan dengan gerak. Ia menjanjikan jalan untuk bergerak dari rumah tangga ke kantor, dari kampung ke kota, dari kerja manual ke pekerjaan bergaji, atau dari identitas lokal ke kehidupan publik yang lebih luas. Janji itu dapat sangat kuat, tetapi juga dapat tersebar secara tidak merata.
Akses modern jauh lebih luas daripada akses kolonial, tetapi perbedaan ekonomi tetap penting. Keluarga yang memiliki lebih banyak uang sering dapat menyediakan les tambahan, perangkat, transportasi, sekolah swasta, atau ruang belajar yang tenang. Keluarga dengan sumber daya lebih sedikit mungkin lebih bergantung pada penyediaan publik dan kesempatan setempat. Ini tidak membuat pendidikan modern sebagai kolonialisme terselubung. Namun hal itu menunjukkan bahwa berakhirnya kekuasaan kolonial tidak mengakhiri perjuangan yang lebih dalam tentang siapa yang dapat mengubah pendidikan menjadi keamanan dan status.
Membaca Pendidikan sebagai Warisan Perkotaan
Pembacaan bergaya museum terhadap sejarah pendidikan Surabaya sebaiknya tidak memperlakukan sekolah sebagai lembaga latar belakang. Gedung sekolah, sertifikat, seragam, buku pelajaran, peta, foto, dan ingatan murid semuanya memperlihatkan bagaimana kota membayangkan masa depannya. Rapor kolonial dapat menunjukkan hierarki; ijazah modern dapat menunjukkan aspirasi. Keduanya adalah artefak tatanan sosial.
Pendekatan ini juga membantu menghubungkan pendidikan dengan warisan Surabaya yang lebih luas. Sejarah kota tentang pelabuhan, jalur kereta api, pabrik, penerbitan, pengorganisasian politik, dan kehidupan kampung semuanya beririsan dengan sekolah. Murid bergerak melalui jalan, bahasa, dan lembaga yang menghubungkan ambisi keluarga dengan perubahan publik. Pendidikan tidak terpisah dari kota. Ia adalah salah satu cara Surabaya mengajarkan orang bagaimana menjadi bagian darinya.
Kesimpulan
Pendidikan kolonial dan modern di Surabaya paling jelas berbeda dalam tujuan dan jangkauannya. Sekolah kolonial bersifat selektif, hierarkis, dan terikat pada kebutuhan pemerintahan Belanda. Sekolah modern disusun sebagai bagian dari sistem nasional Indonesia dan membawa janji kewargaan, kesempatan, dan partisipasi publik yang jauh lebih luas.
Yang bertahan adalah keyakinan bahwa pendidikan dapat mengubah tempat seseorang di dalam kota. Sekolah-sekolah Surabaya sejak lama berdiri pada persimpangan bahasa, kerja, ambisi keluarga, dan identitas publik. Mempelajarinya berarti mempelajari bagaimana sebuah kota pelabuhan menjadi bukan hanya tempat perdagangan dan kerja, tetapi juga tempat generasi demi generasi belajar membayangkan masa depan baru.