Sulawesi terlalu besar dan beragam untuk memiliki satu cerita sekolah saja. Pendidikan di Minahasa, Makassar, Palu, Gorontalo, Toraja, Buton, serta komunitas pesisir atau dataran tinggi yang lebih kecil menempuh jalan berbeda menuju zaman modern. Sebagian wilayah bersentuhan dengan sekolah misi sejak awal. Wilayah lain lebih lambat ditarik ke dalam administrasi kolonial, tenaga kerja perkebunan, perdagangan pelabuhan, atau sekolah negara.
Karena itu, perbandingan antara pendidikan kolonial dan modern di Sulawesi harus menghindari gagasan tentang satu perubahan sederhana. Pulau ini bergerak dari sistem kolonial dan sekolah misi yang selektif menuju kerangka pendidikan nasional, tetapi pertanyaan lama tidak menghilang. Siapa yang dapat masuk sekolah, bahasa apa yang dianggap penting, seberapa jauh seorang anak harus berjalan, dan masa depan seperti apa yang dijanjikan sekolah tetap menjadi persoalan utama.
Awal Kolonial yang Tidak Merata
Pendidikan kolonial Belanda di Sulawesi berkembang tidak merata karena kekuasaan kolonial itu sendiri juga tidak merata. Pelabuhan dan kota administratif memiliki prioritas berbeda dari desa dataran tinggi atau lembah pedalaman. Di Sulawesi Selatan, arti penting Makassar sebagai pusat maritim dan politik menjadikannya pusat alami bagi administrasi dan sekolah perkotaan. Di Sulawesi Utara, Minahasa terutama dikaitkan dengan kegiatan misi dan pendidikan Kristen.
Sekolah kolonial karena itu bukan layanan publik yang merata di seluruh pulau. Ia tumbuh melalui gabungan lokal antara kerja misi, kebutuhan pemerintah, negosiasi elite, dan permintaan tenaga kerja. Hasilnya adalah peta kesempatan dengan titik-titik terang dan celah besar. Seorang murid yang tinggal dekat stasiun misi, jaringan gereja, atau pusat administrasi mungkin bertemu sekolah formal lebih awal dibandingkan anak di wilayah pedesaan yang lebih jauh.
Sekolah Misi dan Minahasa
Minahasa memberikan salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana agama dan sekolah dapat saling bertaut. Dewan Gereja Dunia mencatat bahwa Netherlands Missionary Society diundang untuk bekerja di Minahasa pada 1827 dan bahwa sekolah pendidikan guru dibuka di sana sejak 1851. Lembaga seperti ini melatih guru-penginjil dan membantu menjadikan literasi, kehidupan gereja, serta kepemimpinan lokal sebagai bagian dari dunia sosial yang sama.
Sejarah ini perlu dibaca dengan hati-hati. Sekolah misi dapat menyediakan keterampilan, status, dan peran publik baru, tetapi juga terkait dengan otoritas kolonial dan perubahan agama. Murid tidak hanya belajar membaca atau menulis. Mereka memasuki dunia disiplin, doktrin, gagasan gender baru, dan bentuk-bentuk keanggotaan baru. Dalam istilah museum, buku sekolah atau sertifikat guru dari Minahasa dapat berbicara sekaligus tentang pendidikan, konversi, administrasi, dan agensi lokal.
Kebijakan Etis dan Sulawesi Tengah
Kebijakan Etis Belanda, yang diperkenalkan pada awal abad ke-20, mengklaim hendak membayar utang moral kepada penduduk jajahan melalui reformasi berorientasi kesejahteraan, termasuk pendidikan. Britannica menggambarkan pendidikan sebagai salah satu bidang utama kebijakan itu. Namun di Sulawesi, makna kebijakan ini sangat bergantung pada konteks lokal. Ia tidak menciptakan akses yang setara di seluruh pulau.
Penelitian tentang Palu dan Lembah Kulawi menunjukkan bagaimana Kebijakan Etis di Sulawesi Tengah terkait dengan intervensi kolonial setelah ekspansi Belanda ke wilayah tersebut. Sekolah, jalan, perubahan permukiman, kontrol administrasi, dan kebijakan budaya menjadi bagian dari usaha lebih luas untuk menata ulang masyarakat lokal. Pendidikan dapat disajikan sebagai perbaikan, tetapi juga membantu pejabat kolonial mengklasifikasikan penduduk, melatih perantara, dan memperluas kehadiran negara ke wilayah yang sebelumnya tidak diperintah dengan cara yang sama.
Bahasa, Pangkat, dan Akses
Pendidikan kolonial sering menjadikan bahasa sebagai penjaga gerbang. Bahasa Belanda membawa prestise dalam pemerintahan dan sekolah berstatus lebih tinggi, sementara Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung yang lebih luas dalam banyak lingkungan kolonial. Bahasa lokal tetap penting dalam rumah tangga, ritual, tradisi lisan, dan kehidupan komunitas sehari-hari. Jalur pendidikan seorang murid karena itu dapat melibatkan perpindahan di antara beberapa dunia bahasa.
Sulawesi modern memiliki tatanan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional pendidikan publik dan kewarganegaraan, sementara bahasa Inggris sering dikaitkan dengan pendidikan tinggi, pariwisata, teknologi, dan pekerjaan global. Bahasa lokal masih sangat berarti, tetapi tidak selalu memperoleh ruang yang setara dalam sekolah formal. Hirarkinya telah berubah, namun persoalannya tetap dikenali: bahasa dapat membuka pintu, dan juga dapat menandai jarak antara sekolah dan rumah.
Dari Subjek ke Warga Negara
Perbedaan politik terkuat antara pendidikan kolonial dan modern terletak pada sosok murid yang dibayangkan. Sekolah kolonial tidak hadir untuk menciptakan warga negara yang setara dalam sebuah republik Indonesia. Sekolah itu melayani tatanan kolonial yang membutuhkan juru tulis, guru, katekis, teknisi, penerjemah, dan perantara lokal yang loyal. Bahkan ketika sekolah membantu murid memperoleh keterampilan nyata, aksesnya tetap selektif dan dibentuk oleh keturunan, agama, kelas, gender, dan lokasi.
Pendidikan modern disusun melalui kosakata hukum yang berbeda. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai proyek nasional yang berakar pada hak, kewajiban, jenjang, jenis sekolah, kurikulum, standar, guru, fasilitas, evaluasi, dan tanggung jawab publik. Kerangka itu tidak menghapus ketimpangan, tetapi mengubah janji resminya. Murid bukan lagi subjek kolonial yang diterima sebagai pengecualian, melainkan warga negara yang pendidikannya menjadi bagian dari pembangunan nasional.
Perluasan Modern dan Kenyataan Regional
Kini, lanskap pendidikan Sulawesi mencakup sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, sekolah Kristen, program kejuruan, pesantren, universitas, perguruan tinggi keguruan, pusat bimbingan belajar, dan ruang belajar digital. Publikasi pendidikan BPS, seperti statistik pendidikan Sulawesi Selatan 2024, melacak indikator termasuk partisipasi sekolah, angka partisipasi, dan buta huruf. Keberadaan pengukuran ini sendiri menunjukkan bahwa pendidikan modern dikelola melalui data, perencanaan, dan akuntabilitas publik.
Namun angka-angka itu juga menunjuk pada pelajaran museum yang mendasar: akses lebih luas, tetapi tidak identik di semua tempat. Jalan pegunungan, permukiman kepulauan, pendapatan rumah tangga, mutu sekolah, akses internet, dan ketersediaan guru dapat membentuk pendidikan seorang anak. Sulawesi modern bukan Sulawesi kolonial, tetapi jarak regional masih penting. Sebuah sistem nasional harus terus menerjemahkan janjinya ke dalam kenyataan lokal.
Yang Tetap Bertahan
Salah satu kesinambungan adalah hubungan antara sekolah dan mobilitas. Pada masa kolonial, pendidikan dapat memindahkan sejumlah kecil orang ke pelayanan gereja, kantor pemerintah, jabatan guru, atau pekerjaan perkotaan. Pada masa modern, sekolah masih dibayangkan sebagai jalan menuju pekerjaan, migrasi, studi universitas, dan kehidupan publik yang lebih luas. Keluarga berinvestasi dalam pendidikan karena pendidikan tampak menghubungkan anak-anak lokal dengan masa depan di luar desa, kota, atau pulau.
Kesinambungan lainnya adalah peran sekolah sebagai persimpangan budaya. Di Sulawesi, ruang kelas sejak lama mempertemukan pengetahuan lokal, ajaran agama, otoritas negara, bahasa nasional, dan ambisi dari luar. Campuran itu dapat produktif, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan. Karena itu, penafsiran historis yang baik perlu memperlakukan pendidikan bukan hanya sebagai kemajuan, melainkan sebagai negosiasi.
Membaca Pendidikan sebagai Warisan
Sejarah pendidikan di Sulawesi dapat dipamerkan melalui benda-benda sederhana: papan tulis kecil, buku catatan, himne, buku dasar mengaji, buku pelajaran Belanda atau Melayu, daftar hadir, seragam sekolah, foto, ijazah guru, dan ingatan murid. Bahan-bahan seperti ini memperlihatkan bagaimana kekuatan sejarah yang besar masuk ke kehidupan biasa. Mereka mengungkap hirarki kolonial, disiplin misionaris, aspirasi nasional, dan harapan keluarga.
Museum juga dapat menggunakan pendidikan untuk menghubungkan wilayah yang sering dipelajari secara terpisah. Guru-penginjil Minahasa, sekolah perkotaan Makassar, intervensi kolonial di Sulawesi Tengah, dan statistik pendidikan provinsi masa kini semuanya termasuk dalam satu pertanyaan besar: bagaimana orang-orang di Sulawesi belajar menjadi bagian dari dunia politik, agama, dan ekonomi yang lebih luas sambil tetap berakar dalam komunitas lokal?
Kesimpulan
Pendidikan kolonial dan modern di Sulawesi paling jelas berbeda dalam tujuan, skala, dan makna politik. Sekolah kolonial bersifat selektif dan sering terkait dengan jaringan misi, kebutuhan administrasi, dan kontrol kolonial. Sekolah modern secara formal merupakan bagian dari sistem nasional yang menjanjikan partisipasi dan kewarganegaraan yang lebih luas.
Perbandingan ini bukan cerita sederhana tentang kegelapan yang diikuti cahaya. Ini adalah sejarah tentang akses yang tidak merata, bahasa yang berubah, keragaman regional, dan harapan yang terus bertahan akan mobilitas. Sekolah-sekolah Sulawesi menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi instrumen kekuasaan sekaligus alat yang dengannya keluarga membayangkan masa depan yang lebih luas.